Komisi VI Terima Audiensi Pensiunan Sucofindo

08-12-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat menerima audiensi dari Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Pensiunan Pegawai Sucofindo. Foto: Jaka/rni

 

Kelompok Fraksi Partai Nasem Komisi VI DPR RI menerima audiensi dari Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Pensiunan Pegawai Sucofindo. Mewakili Fraksinya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi jalannya audiensi tersebut.

 

"Ini akan jadi bahan masukan kami ketika rapat kerja dan rapat dengar pendapat lainnya baiknya kepada meneteri bumn maupun pihak terkait lainnya seperti Jiwasraya," ungkap Martin memimpin jalannya audiensi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2021).

 

Sebelumnya forum pensiunan Sucofindo itu telah mengadukan permasalahannya terkait permasalahan klaim asuransi Jiwasraya kepada pensiunan perusahaan plat merah itu. Menurut Martin, permasalahan klaim seperti itu sebenarnya sudah pernah disampaikan saat rapat kerja dengan Kementerian BUMN.

 

Bahkan untuk mendorong penyelesaian permasalahan Jiwasraya, maka disetujui pula Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp20 triliun. "Dengan digarisbawahi agark hak-hak yang diterima pensiunan itu dipisahkan," ungkap Martin.

 

Sementara itu menurut catatan Komisi VI DPR RI, Martin mengatakan terdapat 12 BUMN yang terdampak akibat permasalahan Jiwasraya, salah satunya Sucofindo. "Jadi saya pikir (audiensi) ini akan kami suarakan bersama sama bagaimana nasib pensiunan. Sebab ini memang seperti perampokan di Jiwasraya, buktinya ada yang diproses hukum dan disita hartanya," urainya. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...